Artikel Ekonomi Moneter

EKONOMI INDONESIA 2009
Harry Azhar Azis

Kondisi Makro Ekonomi
Krisis keuangan di Amerika Serikat sejak April 2008 meresahkan banyak negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 diprediksi menurun drastis ke angka 4,5%-5,5% turun 8%-25% dari target UU No 41/2008 tentang APBN 2009. Walaupun Pemerintah mewacanakan perubahan, walau APBN 2009 baru dimulai 1 Januari 2009, sampai saat ini belum ada usulan perubahan resmi kepada DPR sebagai pemegang hak bujet negara.
Asumsi makro ekonomi sesuai UU No 41/2008, yaitu: pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 6,2%, nilai tukar US$/Rp 9400, SBI 3 bulan 7,5%, harga BBM US$ 80/barel, lifting minyak 960 ribu barel/hari, lifting gas 7.526 MMSCFD, produksi batubara 250 juta ton, dan PDB Rp 5.327T. Penerimaan negara Rp 986T dan belanja negara Rp 1.037T dan defisit 1% terhadap PDB atau Rp 51,3T. Dari belanja negara, belanja Pemerintah Pusat Rp 712T yang dialokasi pada 76 kementerian dan lembaga pusat, sedangkan belanja Pemerintahan Daerah Rp 312T yang dibagi pada 33 Provinsi, 389 Kabupaten dan 96 Kota se-Indonesia. Angka penerimaan, belanja dan defisit ini turun dari usul semula pada penyampaian Nota Keuangan 15 Agustus 2008 dimana penerimaan Rp 1.022,6 triliun, belanja Rp 1.122,2 triliun dan defisit 1,9%. Ini karena asumsi harga BBM turun dari US$ 100/barel menjadi US$80/barel. Bila harga BBM dunia terus rendah tahun 2009, postur APBN 2009 mengecil lagi dibanding yang ditetapkan sekarang.
Bila prediksi penurunan akibat krisis 20%, penerimaan negara menjadi Rp 789T atau turun Rp 197T dan belanja negara Rp 830T atau turun Rp 170T. Bila pemerintah mempertahankan tingkat belanja negara sesuai UU Nomor 41/2008, tambahan pembiayaan Rp 197T sehingga defisit anggaran menembus 3% di atas ketentuan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Agar defisit tidak melebihi 3%, pembiayaan defisit tidak boleh lebih Rp 120T. Di tengah krisis likuditas, tambahan pembiayaan ini juga tidak mudah diperoleh. Peluang perubahan APBN 2009 akibat dampak krisis dibuka pada Pasal 23 UU APBN 2009. Intinya, Pemerintah atas persetujuan DPR dapat mengambil langah-langkah mengubah asumsi makro, penghematan atau realokasi anggaran, penarikan pinjaman dan/atau bentuk pembiayaan krisis lainnya. Perpu Nomor 2/2008 yang mengubah UU BI dan Perpu Nomor 3/2008 yang mengubah UU LPS, disahkan Sidang Paripurna DPR 18 Desember 2008, membolehkan BI membantu likuiditas atas jaminan agunan berkualitas dan LPS meningkatkan nilai jaminan simpanan nasabah bank dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar, sesungguhnya makin memperkuat sektor perbankan dan moneter dalam menghadapi krisis. Untuk Perpu No 4/2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), DPR minta Pemerintah menyempurnakan melalui RUU JPSK, bukan Perpu, sehingga rasionalitas pembahasan lebih solid. Konsistensi implementasi dapat minimalkan dampak krisis dan pertahankan level kesejahteraan rakyat.
Di tahun 2008, kenaikan harga BBM mencapai 147 US$/barrel menekan target pertumbuhan ekonomi yang semula 6,8% menjadi 6,4%. Aktualnya diperkirakan 6,3%. Sebenarnya, angka di atas 6% relatif menggembirakan dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang solid selama era reformasi. Pada Orde Baru pertumbuhan ekonomi pernah 9%. Pertumbuhan tahu 2008 lebih disumbang konsumsi yakni 66,5%. Di sisi permintaan, perekonomian hingga triwulan II 2008 didorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,3%, konsumsi pemerintah 2,2%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 12,8%. Pada sisi penawaran, perekonomian didorong laju kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi 19,2%, sektor listrik gas dan air bersih 11,2% dan sektor keuangan 8,7%. Pertumbuhan didorong konsumsi menimbulkan multiplier efek rendah dan impor meningkat. Tren pertumbuhan impor semester I/2007 hingga semester I/2008 menunjukkan peningkatan impor dibanding ekspor yang berdampak memburuknya defisit neraca pembayaran. Hingga awal 2008, pertumbuhan investasi PMTB membaik. Sebagaimana yang lain, 2009 tampaknya

Prospek Ekonomi Indonesia 2009
Tahun 2009, ketidakpastian muncul lagi akibat perlambatan ekonomi dunia, harga minyak dan pangan belum stabil dan imbas ekonomi luar negeri. Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,8% dan ASEAN sekitar 6%. Krisis subprime mortgage merontokkan institusi seperti Citigroup, Merrill Lynch, dan UBS dengan total kerugian sekitar US$4000M atau atau 8 kali PDB Indonesia tahun (Rp5,327T). Ketidakseimbangan global makin lebar akibat defisit neraca perdagangan AS terhadap China. Cadangan devisa China meningkat pesat mencapai US$1.457M, bandingkan dengan Indonesia US$ 50M.
Proyeksi IMF tahun 2009 menyebut USA tumbuh 0,8%, Uni Eropa 1,2%, Jepang 1,5% dan Inggris 1,8%. Newly Industrialized Asian Economic 4,3%, ASEAN-5 5,9%, Timur Tengah 6% dan Brazil 4,0%. Ekonomi dunia melambat, ekspor Indonesia menurun dan berdampak pada sektor riil dan PHK.
Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2009 dapat disimpulkan sbb:
Pertama, harga minyak dunia. Harga minyak dunia terkait dengan krisis keuangan global yang bila berlanjut akan menyebabkan harga rendah seperti sekarang ini bertahan cukup lama. Perkiraan permintaan global pulih setelah semester I/2009 dapat memicu kembali naiknya harga minyak dunia dan Indonesia. Penurunan harga minyak menurunkan harga pangan dunia, begitu juga harga gandum, jagung dan beras. Korelasi ini membantu Indonesia dalam penyediaan stok beras dan jagung dengan membeli harga lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Kedua, inflasi, nilai tukar rupiah dan SBI. Inflasi dan nilai tukar banyak ditentukan oleh faktor global dibanding dalam negeri. Kemampuan Bank Indonesia menjaga dua tugas utamanya ini relatif masih lemah ditambah lagi dengan krisis kepercayaan karena kasus BLBI, aliran dana BI , bank Indover dan Bank Century. Karena itu koordinasi dengan pemerintah menjadi penting agar inflasi dan nilai tukar dapat bertahan sesuai target APBN 2009. Suku bungan SBI memang harus diupayakan turun agar terlihat kaitan kebijakan moneter dan fiskal bagi sektor riel di tahun 2009.
Kelima, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Kaitan pertumbuhan ekonomi atas pengangguran dan kemiskinan harus makin diperjelas. Kontribusi 1% pertumbuhan ekonomi dalam penciptaan lapangan kerja, yakni di bawah 100,000, dibanding masa Orde Baru yang dapat mencapai 350,000, harus diupayakan kembali dengan mengubah strategi pembangunan yang memprioritas sektor dengan daya serap tenaga kerja besar. Ekspektasi angka pengangguran 7%-8% relatif mudah dicapai, tetapi target angka kemiskinan 12%-14% masih harus diupayakan dengan baik.
PENUTUP
Optimisme ekonomi Indonesia di tahun 2009 masih besar meskipun bayang-bayang perlambatan ekonomi dunia cukup mengkhawatirkan. Kita berharap, dengan manajemen pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah, kita dapat meminimalkan dampak negatif krisis global maupun rentannya harga minyak dunia. Tuntutan yang makin nyata agar ekonomi Indonesia semakin mendomestik tampaknya harus dibuat skema kebijakannya. Beberapa sektor tertentu mungkin perlu diperkuat kebijakan proteksi, beberapa sektor lain justru harus diperkuat kompetisi globalnya sehingga mempekuat fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Tidak seperti sekarang, sedikit saja faktor eksternal berubah, ekonomi Indonesia terlihat menjadi labil. Karena itu, menjadi tugas kita semua agar pembangunan ekonomi yang kuat mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai ke anak cucu.